Banyak pondokan calon jemaah haji dalam satu sektor (wilayah) yang masih bisa dikontrak oleh pemerintah Indonesia. Namun, Kementerian agama sebagai operator penyelenggara haji malah memilih sektor lainnya. Hal ini membuat sebaran jemaah haji makin luas.

Padahal menurut Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid jika proses rekrutasi lebih proaktif maka akan semakin banyak pondokan jemaah haji Indonesia yang disewa dalam satu sektor, sehingga sebaran jemaah haji dapat semakin terkonsentrasi. Hal tersebut menjadi salah satu temuan Panja BPIH saat investigas ke tanah suci pada 15-21 Maret kemarin.

“itu hanya salah satu dari hasil temuan Panja BPIH Komisi VIII, banyak temuan lainnya, yakni masalah ketidaksesuaian data antara data di Indonesia dengan data di Arab Saudi, seperti jumlah kloter,”ungkap Sodik.

Sodik yang didampingi oleh Ketua Komisi VIII, Saleh P Daulay, serta anggota Panja BPIH Komisi VIII seperti Abdul Fikri Faqih dan Khatibul Umam Wiranu dihadapan  wartawan mengungkapkan bahwa masih lemahnya bargaining position (posisi tawar) Tim Haji Indonesia di mata muassasah dan di mata pemerintah Arab Saudi dalam banyak hal, termasuk pengelolaan haji sehingga dalam beberapa hal menambah beban biaya yang seharusnya menjadi beban Muassasah.

“Tambahan biaya yang dibebankan kepada calon jemaah haji, padahal seharusnya menjadi beban muassasah antara lain pengadaan tenda ber AC, upgrade karpet di Armina. Sementara itu ketersediaan toilet saat ini masih dalam tahap diupayakan oleh Muassasah karena menjadi tanggung jawabnya,”jelas Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.

Sodik meyakini bahwa pihaknya sudah melakukan pembicaraan terkait temuan tersebut kepada jajaran kementerian agama. Ia berharap Kemenag dapat memperbaiki segala temuan Panja BPIH, semata untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, serta terciptanya penyelenggaraan haji dengan Pola baru yang lebih baik, transparan dan akuntabel. (Ayu,Gt), foto : andri/parle/hr.